Ada Wartawan Jadi Binaan Pejabat

Menjadi Binaan SKPD

Independensi Wartawan Siantar Diragukan

M Gunawan Purba

Global Pematangsiantar

Berbagai cara dilakukan untuk membungkam jiwa kritis wartawan. Mulai dari pendekatan secara kekerabatan, kekerasan dan sampai kepada hal “membeli” oknum si wartawan itu sendiri. Yang terpenting bagi “penguasa”, bagaimana seorang wartawan tidak lagi menyoroti kinerjanya yang bermasalah.

Misalnya saja di Kota Pematangsiantar, tanpa malu dan merasa bersalah “penguasanya membeli” harga diri sejumlah wartawan. Anehnya, sebagian wartawan itu tidak pula merasa terhina. Malah yang tampak dari mereka adalah hal sebaliknya. Sebagian ada yang merasa bangga, bisa menjadi “peliharaan” pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Parahnya lagi, surat mengenai sejumlah wartawan menjadi binaan pimpinan SKPD, daftarnya dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, yang sering berhubungan dengan wartawan (insan pers). Dari daftar yang dikeluarkan itu, setiap SKPD yang ada di Kota Pematangsiantar, membina 2 atau 3 wartawan. Meski ada juga yang membina seorang wartawan. Umumnya wartawan yang “dipelihara” itu, biasanya beraktivitas di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Kordinator AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Persiapan Kota Pematangsiantar, Tigor Munthe, Selasa (19/5) memastikan calon anggota AJI untuk Kota Pematangsiantar, tidak ada yang terdaftar menjadi binaan SKPD. Sehingga, iapun merasa yakin dengan rencana pembentukan AJI di Pematangsiantar. “Calon anggota AJI tidak ada yang terlibat”, sebutnya.

Sedangkan sikap AJI Persiapan Kota Pematangsiantar terkait adanya sejumlah wartawan menjadi binaan SKPD, merasa kecewa dengan ulah “penguasa” di Pematangsiantar. Baginya, tindakan seperti itu sama dengan bentuk pembungkaman terhadap kekritisan pers. Meski dengan alasan pembinaan sekalipun, seharusnya hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dengan terdaftarnya sejumlah wartawan menjadi ”warga” binaan SKPD, tentu membuat independensi sejumlah wartawan itu diragukan. Termasuk wartawan yang dibina itu, patut pula diragukan bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap pemerintah. “Sangat disayangkan, kenapa wartawan mau menjadi binaan. Padahal pers itu merupakan kekuatan keempat untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Sedih kita melihat hal ini”, sebut Tigor Munthe.